‎Siagaonline.com, Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna pada Senin (13/10/2025) untuk menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kota Padang. 
‎
‎Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Muharlion, ini menandai dimulainya pembahasan anggaran yang akan menjadi landasan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang selama tahun 2026.
‎
‎Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang mewakili Wali Kota Padang, menyampaikan nota pengantar R-APBD 2026 di hadapan anggota dewan. 
‎
‎Dalam paparannya, Maigus Nasir menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1,12 triliun. 
‎
‎Angka ini diharapkan dapat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
‎ 
‎Namun, Maigus Nasir juga menyampaikan adanya penyesuaian pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. 
‎
‎Pendapatan transfer disesuaikan dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun, atau turun sekitar Rp345,8 miliar (18,4 persen) dari kesepakatan awal. Penyesuaian ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
‎ 
‎"Dengan pengurangan dana transfer pusat yang sangat signifikan, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat bagi masyarakat," tegas Maigus Nasir.
‎ 
‎Meskipun mengalami penurunan pendapatan transfer, Pemerintah Kota Padang tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan di sektor-sektor strategis. 
‎
‎Salah satunya adalah sektor pariwisata, yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah.
‎ 
‎Terkait pembangunan, nilai pinjaman daerah disesuaikan menjadi Rp81 miliar yang difokuskan pada revitalisasi Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua. 
‎
‎Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan.
‎ 
‎"Revitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua tertata dengan baik, tentu akan meningkatkan kunjungan dan menggerakkan sektor UMKM," tambah Maigus Nasir.
‎ 
‎Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian R-APBD tersebut dan berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lancar. 
‎
‎Ia menekankan pentingnya pembahasan yang mendalam dan komprehensif agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan kemajuan daerah.
‎ 
‎"Kita akan menelaah dan membahas R-APBD ini secara mendalam, agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan kemajuan daerah," ujar Muharlion.
‎ 
‎Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan efektif. 
‎
‎Dengan fokus pada revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, diharapkan R-APBD 2026 dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. (Adv)